Fraksi Nasional Demokrat DPRD Kota Bandung menyampaikan pandangan umum fraksi atas 4 Raperda baru usulan Wali Kota Bandung, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Bandung, Kamis, 15 Oktober 2026. (Robby/Humpro DPRD Kota Bandung)

Bandung, kreatif27.com -  Fraksi Partai Nasional Demokrat DPRD Kota Bandung memberikan pandangan umum terhadap 4 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) baru usulan Wali Kota Bandung, dalam Rapat Paripurna, Kamis, 15 Oktober 2026.

Rapat Paripurna ini dipimpin oleh Pimpinan DPRD Kota Bandung Dr. H. Edwin Senjaya, S.E., M.M., didampingi H. Toni Wijaya, S.E., S.H., dan diikuti Anggota DPRD Kota Bandung. Rapat ini juga dihadiri Wakil Wali Kota Bandung H. Erwin, para kepala OPD, serta pimpinan kewilayahan.

Raperda usulan wali kota ini bersumber dari Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2026 Tahap II. Raperda baru tersebut yakni Raperda tentang Pengarusutamaan Gender, Raperda tentang Rumah Susun, Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, serta Raperda tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota Bandung Kepada Perusahaan Umum Daerah Tirtawening.

Fraksi Partai Nasional Demokrat memandang bahwa keempat Raperda tersebut memiliki relevansi strategis terhadap kebutuhan pembangunan Kota Bandung, baik dalam penguatan tata kelola aset dan badan usaha milik daerah, penyediaan hunian yang layak dan terjangkau, maupun perwujudan pembangunan yang berkeadilan.

Namun demikian,bagi Fraksi Nasional Demokrat, pembentukan peraturan daerah tidak boleh berhenti pada pemenuhan aspek administratif dan yuridis semata. Setiap regulasi harus memiliki arah kebijakan yang jelas, dapat dilaksanakan, terukur hasilnya, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. 

Oleh karena itu, sebagai bentuk pelaksanaan fungsi legislasi dan pengawasan serta komitmen dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih baik, Fraksi Nasional Demokrat menyampaikan beberapa pokok pandangan, catatan, pertanyaan, dan rekomendasi terhadap keempat Raperda tersebut sebagai berikut:

Penyertaan Modal Perumda Tirtawening

Fraksi Nasional Demokrat mengapresiasi langkah Pemerintah Kota Bandung dalam memperkuat struktur permodalan Perusahaan Umum Daerah Tirtawening melalui penyertaan modal berupa aset daerah. Sebagai Badan Usaha Milik Daerah yang menjalankan usaha di bidang air minum dan air limbah, Perumda Tirtawening memiliki peran strategis dalam mendukung pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. 

Oleh karena itu, penguatan permodalan perusahaan perlu diarahkan untuk mendukung pengembangan usaha,meningkatkan efektivitas pemanfaatan aset, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Namun demikian, Fraksi Nasional Demokrat berpandangan bahwa penyertaan modal berupa aset daerah tidak boleh dipandang semata-mata sebagai pengalihan kepemilikan aset, melainkan sebagai keputusan investasi daerah yang harus didasarkan pada pertimbangan hukum, ekonomi, dan kebutuhan operasional perusahaan, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Raperda ini, Pemerintah Daerah merencanakan penyertaan modal berupa tanah dengan luas keseluruhan 5.244m² dan nilai wajar sebesar Rp37.666.100.000,00 (tiga puluh tujuh miliar enam ratus enam puluh enam juta seratus ribu rupiah). 

Aset tersebut terdiri atas:

Stasiun Pompa Gumuruh yang berlokasi di Jalan Soekarno Hatta, Kelurahan Gumuruh, Kecamatan Batununggal, seluas 2.444 m² dengan nilai Rp27.006.200.000,00; Jalur Pipa Air Limbah berupa pipa beton berdiameter 1.100 mm yang berlokasi di Jalan Soekarno Hatta, Kelurahan Ciseureuh, Kecamatan Regol, seluas 410 m² dengan nilai Rp4.637.100.000,00; dan Mata Air Citalaga yang berlokasi Jalan Terusan Sersan Bajuri, Kelurahan Isola, Kecamatan Sukasari, seluas 2.390 m² dengan nilai Rp6.022.800.000,00.

Terhadap nilai penyertaan modal tersebut, Fraksi Nasional Demokrat memandang perlu adanya kejelasan mengenai dasar penetapan nil